Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster meminta bantuan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan agar dapat insentif untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Dewata.

“Masalahnya tidak pernah kami melakukan kebijakan daerah spesifik seperti Bali yang menjadi daerah wisata diberikan insentif untuk infrastruktur, jadi polanya sama dengan semua daerah. Akibatnya kami di Bali kewalahan urusan kemacetan ini,” kata Gubernur Koster di Denpasar, Kamis.

Di hadapan Luhut, Koster menjelaskan Bali membutuhkan bantuan insentif untuk infrastruktur mengingat banyaknya persoalan yang bisa berdampak kepada pariwisata terutama yang paling banyak disorot adalah masalah kemacetan dan sampah.

Untuk persoalan sampah, saat ini Pemprov Bali mengandalkan kebijakan pengolahan sampah pada sumbernya atau di hulu dan di hilir berusaha ditangani oleh pemerintah daerah.

Sedangkan untuk kemacetan, pemerintah daerah berupaya mengembangkan infrastruktur jalan dan moda transportasi, namun terkendala pada anggaran sehingga membutuhkan dukungan pusat.

“Kalau ini tidak dikelola cepat dalam waktu singkat, lima tahun ke depan pariwisata Bali akan mengalami penurunan daya saing, mungkin rusak pariwisata Bali, dan kalau sudah rusak saya kira sulit untuk memperbaiki,” ujarnya.

Sebelum itu terjadi, Pemprov Bali meminta dukungan Luhut membahas hal ini di pusat agar pariwisata Bali bisa dijaga jangka panjang dan tidak semakin tertinggal dari tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut Koster, Bali berhak mendapat insentif untuk infrastruktur karena kontribusi pariwisata Bali terhadap Indonesia yang tinggi.

Sepanjang 2025 kunjungan wisman ke Bali mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta wisman ke Indonesia.

Pada 2024 total total devisa yang disumbangkan pariwisata Bali mencapai Rp167 triliun sehingga menurut Koster Bali semestinya mendapat perhatian lebih atas kontribusi pariwisata.

“Jadi kami sangat membutuhkan dukungan infrastruktur karena kalau hanya kami sendiri tidak mampu, jadi mohon dorongan dari Bapak kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas untuk memberi atensi,” sambungnya.

Atas permintaan dukungan tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan dukungannya.

Ia sendiri sejak menjabat Menko Marves menyadari bahwa Bank Dunia sudah menyatakan Bali membutuhkan infrastruktur sehingga langkah Gubernur Koster harus disegerakan.

“Memang masalah di sini adalah infrastruktur, tadi sudah saya lapor pada Pak Gubernur jadi memang harus disegerakan dan harus terpadu, itu arahan dari World Bank,” ucapnya.



Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

COPYRIGHT © ANTARA 2026