DPRD Bali rampungkan 17 Raperda di 2025 dan siap mulai Propemperda

Denpasar (ANTARA) - DPRD Bali telah menuntaskan 17 rancangan peraturan daerah (Raperda) sepanjang 2025 dan siap memulai dengan 21 program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) baru selama 2026.

“Capaian tersebut (2025) terdiri dari tiga raperda inisiatif dewan, 11 usul pemerintah daerah, dan tiga raperda wajib,” kata Kepala Bagian (Kabag) Persidangan DPRD Bali I Gusti Agung Alit Wikrama di Denpasar, Kamis.

Agung menjabarkan tiga raperda inisiatif dewan yang sudah diketok palu disetujui menjadi peraturan daerah (perda) oleh DPRD Bali meliputi raperda tentang Keterbukaan Informasi Publik, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi, serta tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian 11 raperda usulan Pemprov Bali meliputi raperda terkait Perubahan Bentuk Hukum Perseroda Penjaminan Kredit Daerah, Pungutan Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, RPJMD 2025–2029, Bale Kerta Adhyaksa di Bali, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2025-2055.

Adapun raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, Pengendalian Toko Modern Berjaringan, Perlindungan Pantai dan Sempadan Pantai, Pembentukan BUMD Air Kerta Bawana Sanjiwani, Susunan Perangkat Daerah, dan Alih Fungsi Alih Kepemilikan Lahan Produktif dan Sawah serta Praktik Nominee.

Sementara tiga raperda wajib yang sudah diketok palu yaitu tentang Pertanggungjawaban APBD 2024, Perubahan APBD 2025, dan APBD 2026.

Agung menjelaskan diantara 17 rancangan yang sudah disetujui DPRD Bali, beberapa masih menunggu nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Karena ketok palunya Desember jadi secara produk hukum di DPRD Bali sudah selesai, tapi di Kemendagri belum, dia kami masukkan dalam Propemperda 2026 tapi tidak ada pembahasan lagi,” ujarnya.

Selanjutnya di tahun 2026, Bagian Persidangan DPRD Bali mencatat ada 29 raperda yang masuk daftar propemperda, namun delapan diantaranya sudah ketok palu masuk pada daftar realisasi 2025.

Sehingga tahun ini setidaknya ada 21 propemperda baru yang akan dibahas.