"Untuk urusan BBM bersubsidi, tidak layak diserahkan ke swasta apalagi asing. Serahkan saja ke BUMN yakni Pertamina yang 100 persen sahamnya dimiliki negara," katanya di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, selama ini, pelaksanaan tender yang sudah berjalan 3-4 tahun cenderung dipaksakan. "Jadi, kenapa tidak sekalian ditiadakan saja," katanya.
Ia meminta, pemerintah tidak bermain-main dengan urusan BBM subsidi yang terkait dengan kebutuhan utama rakyat.
Hal senada dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.
Menurut dia, pemerintah terlalu longgar memberikan kesempatan perusahaan asing mendistribusikan BBM subsidi.
"Jika Pertamina masuk di negara lain seperti Malaysia diwajibkan membangun kilang, semestinya mereka juga perlu diwajibkan di sini," katanya.(LHS/T007)
Editor : Nyoman Budhiana
COPYRIGHT © ANTARA 2026
